Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Disnakertrans Kab. Kubu Raya 2019 - 2024
Kamis, 26 Agustus 2020 13:56:48
Admin
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Disnakertrans Kab. Kubu Raya 2019 - 2024

BAB I

PENDAHULUAN

 

 

  • Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut, disusun secara berjangka meliputi : (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahunan, (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahunan, dan (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahunan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 merupakan RPJMD ke-3 sejak Kabupaten Kubu Raya didirikan. Dokumen Perencanaan Jangka Menengah ini berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009–2029 serta memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJM Nasional Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan, serta isu-isu strategis yang berkembang.

 Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya periode 2019-2024 hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada tanggal 27 Juni 2018 telah dilantik oleh Gubernur Kalimantan Barat atas nama Kemendagri pada tanggal 17 Februari 2019 bertempat di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat.

Pemerintah kabupaten diberikan kewenangan mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagaimana yang diamanahkan Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 2. Pemberian otonomi tersebut dalam rangka mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah mampu :

  1. Meningkatkan daya saing, melalui prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan dalam pembangunan
  2. Meningkatkan daya guna potensi dan keanekaragaman sumber daya daerah.

RPJPD Kabupaten Kubu Raya telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029. Dalam RPJPD tersebut ditetapkan Visi pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 yaitu Kabupaten Kubu Raya yang Mandiri dan Sejahtera dengan penjelasan sebagai berikut :

Mandiri

:

mengandung makna bahwa Kabupaten Kubu Raya menjadi kabupaten yang memiliki keunggulan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang kompetitif, maju dan terdepan di Kalimantan Barat dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Sejahtera

:

mengandung makna bahwa telah terpenuhinya segala kebutuhan dasar, fisik, mental-spiritual, rasa aman, nyaman, tertib, cerdas, sehat dengan fungsi lingkungan hidup yang lestari dan sistem kehidupan masyarakat yang religius, toleransi, dan berbudaya yang tinggi.

Visi tersebut akan diwujudkan melalui 4 (empat) misi yaitu :

  1. Meningkatkan masyarakat yang bermoral dan berakhlak mulia, religius, bertoleransi, berbudaya yang tinggi, mengembangkan modal sosial dan nilai kearifan lokal, serta meningkatkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, mengembangkan penelitian, mendorong inovasi, kreativitas dan kemandirian daerah di berbagai bidang, serta meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan sosial;
  3. Meningkatkan profesionalisme dan kualitas kinerja aparatur pemerintah, mengefektifkan reformasi birokrasi, menerapkan Good Governance dan Clean Government;
  4. Meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan, agroindustri, teknologi, jasa, kemitraan, dan meningkatkan sarana, prasarana, dan infrastruktur wilayah yang merata dan berkualitas, serta memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup.

Dalam kerangka pelaksanaan pembangunan yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan, maka RPJPD dijabarkan kedalam rencana pembangunan jangka menengah. RPJPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 dibagi dalam 4 (empat) tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dengan prioritas arah kebijakan tiap tahapan sebagai berikut :

 

Gambar 1.1.

Tahap Pembangunan dan Arah Kebijakan RPJPD 2009-2029

 

 

 

 

Gambar 1.1

Tahap Pembangunan dan Arah Kebijakan RPJMD

 

 

 

 

 

 

 

Sesuai dengan tahapan tersebut, maka RPJMD Kabupaten Kubu Raya saat ini, merupakan RPJMD fase ketiga dalam rangka mewujudkan Visi RPJPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029. RPJMD adalah penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lintas OPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dalam menyusun RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 menggunakan  pendekatan :

  1. Berorientasi proses :
  2. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
  3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders).
  4. Pendekatan Politik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen pernecanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama DPRD.
  5. Pendekatan Atas-Bawah (top-down) dan Bawah-Atas (bottom-up), merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dengan musyawarah pembangunan (musrenbang) Kabupaten.
  6. Berorientasi substansi :
  7. Pendekatan holistic-tematik, pendekatan ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang berkaitan satu dengan lainnya.
  8. Pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
  9. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

 

  • Dasar Hukum

Dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024, adalah sebagai berikut :

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (5) dan ayat (6);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  11. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
  12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evalusi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunam Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
  18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
  19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
  21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
  22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
  23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023;
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029;
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036.

 

  • Hubungan Antar Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

Sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dinyatakan bahwa :

  1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
  2. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
  3. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
  4. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Berkaitan dengan prinsip-prinsip di atas, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Barat, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan dokumen terkait lainnya yang bersifat perencanaan sektoral.

 

  • Hubungan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dengan RPJPN Tahun 2005-2025, serta Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang RPJPN Tahun 2005-2025 bahwa Visi Pembangunan Nasional Jangka Panjang adalah Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur yang akan menjadi sasaran dua puluh tahun sampai dengan tahun 2025. RPJPN dibagi kedalam empat tahapan RPJMN. RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 memperhatikan RPJMN ke empat yaitu RPJMN Tahun 2020-2024, yang pada saat ini masih merupakan rancangan teknokratik.

Dalam Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024, tema yang diusung adalah “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan. Terdapat 5 (lima) fokus pembangunan yang ditetapkan, yaitu :

  1. Fokus pembangunan infrastruktur yaitu menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat, yaitu : Kawasan Industri Kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Pariwisata, Kawasan Persawahan, Kawasan Perkebunan, dan Tambak-Tambak Perikanan.
  2. Fokus pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting-kematian ibu-kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi.
  3. Fokus mendorong investasi dengan mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasi lainnya.
  4. Fokus reformasi birokrasi melalui reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi lembaga.
  5. Fokus penggunaan APBN yaitu menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun agenda pembangunan dalam RPJMN IV Tahun 2020-2024 terdapat 7 agenda pembangunan, yaitu :

  1. Memperkuat katahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.
  2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan.
  3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
  4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa.
  5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
  6. Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
  7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformai pelayanan publik.

Visi, Misi dan Program yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang masih dalam tahap penyelesaian nantinya akan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk menyelaraskan rencana pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

 

  • Hubungan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dengan RPJPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 ini selain memuat visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya terpilih periode 2019-2024, harus berpedoman juga pada RPJPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029. RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 merupakan RPJMD tahap ke tiga dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029. Adapun prioritas RPJMD Tahun 2019-2024, adalah sebagai berikut :

  1. Penguatan Sumber Daya Manusia yang handal (insan kamil);
  2. Penguatan, peningkatan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar untuk menunjang aksesibilitas dan investasi daerah secara merata di seluruh wilayah daerah Kabupaten Kubu Raya;
  3. Penguatan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang berbasis Sumber Daya Manusia yang handal (insan kamil) dan peningkatan daya saing/keunggulan daerah dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
  4. Pemantapan penguatan dan peningkatan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government.

 

  • Hubungan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023

RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 pada tanggal 5 Maret 2019. Visi pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 adalah :

TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Visi tersebut dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi, yaitu :

  1. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudra, dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara agar bisa didarati jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.
  2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas Dengan Prinsip–Prinsip Good Governance, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang (Tanjungpura).
  3. Mewujudkan Masyarakat yang Sehat, Cerdas, Produktif dan Inovatif, yaitu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  4. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.
  5. Mewujudkan Masyarakat yang Tertib, yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok etnis, agama dan wilayah.
  6. Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi dan upaya konservasi.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 harus memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 terutama untuk sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat namun tidak ada kewenangannya di kabupaten, seperti urusan kelistrikan, ataupun sasaran dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat yang memerlukan dukungan daerah seperti penanganan stunting dan peningkatan status Desa Mandiri. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 52 sampai dengan pasal 56. Termasuk dalam hal ini adalah penjabarannya dalam Bab VI tentang Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.

 

  • Hubungan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dengan Renstra SKPD

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dibawah koordinasi dan verifikasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya untuk menjaga kesinambungan, konsistensi perencanaan pembangunan agar dapat berjalan dengan baik dan memastikan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dijabarkan dan diakomodir dalam Renstra SKPD. 

 

  • Hubungan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dengan RKPD

Pelaksanaan RPJMD Tahun 2019-2024 setiap tahun akan dijabarkan ke dalam RKPD khususnya RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Selain itu, RKPD juga mengacu Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten.

Selanjutnya Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra  Perangkat Daerah dan RKPD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Dalam Rangka memberikan arah dalam pentahapan pencapaian visi jangka menengah daerah akan ditentukan arah kebijakan tahunan yang akan menjadi tema RKPD sesuai dengan periodesasi tahunan dalam RPJMD. Penentuan tema RKPD tahunan akan dijabarkan dalam Bab VI tentang Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.

Gambaran tentang hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya  sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.2 berikut :

 

Gambar 1.2.

Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Kubu Raya Dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

 

 

 

  • Hubungan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dengan RTRW Kabupaten Kubu Raya

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024  mengintegrasikan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi program yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036. Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pengembangannya  dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya meliputi :

  1. Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional;
  2. Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya;
  3. Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 akan menjadi acuan penyusunan program-program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024. Program prioritas pembangunan yang berkaitan dengan infrastruktur dan prasarana wilayah akan mengacu pada rencana struktur ruang yang meliputi :

  1. Rencana Pusat-Pusat Kegiatan;
  2. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama; dan
  3. Rencana Sistem Prasarana Lainnya.

Sedangkan program prioritas pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan akan memperhatikan rencana pola ruang yang merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Selain itu, dalam menyusun RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 selain berpedoman pada RTRW Kabupaten Kubu Raya juga memperhatikan RTRWN, RTRW Provinsi, maupun RTRW Kabupaten/Kota berbatasan, yaitu Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Landak, Kabupaten Kayong Utara, dan Kabupaten Ketapang. Hal ini perlu dilakukan untuk sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota berbatasan, terutama yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah, yakni Kawasan Metropolitan Pontianak.

 


 

Gambar 1.3.

Hubungan Antara RPJMD  Kabupaten Kubu Raya Dengan Dokumen Perencanaan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Sekitar

 

 

 

 

  • Maksud dan Tujuan
    • Maksud

Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024, sebagai berikut :

  1. Untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan lebih terarah, efektif, efisien dan terpadu dalam mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029, RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023, memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, serta berbagai aspirasi seluruh stakeholders pembangunan di Kabupaten Kubu Raya.
  2. Sebagai acuan dan pedoman bagi Kepala SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD Tahun 2019-2024, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja SKPD serta sekaligus merupakan acuan penentuan program daerah yang akan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Kubu Raya secara berjenjang, sehingga terjadi konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, sehingga akan memudahkan dalam mengevaluasi kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

 

  • Tujuan

Tujuan disusunnya RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 antara lain meliputi :

  1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Bupati dan Wakil Bupati ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur, sinergis dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
  2. Sebagai rujukan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kubu Raya dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Kubu Raya, APBD Provinsi Kalimantan Barat dan APBN, serta sumber dana lainnya, secara efektif, efisien dan fokus pada tujuan dan sasaran pembangunan  daerah yang sudah ditetapkan;
  3. Untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan antar OPD, antara Pemerintah Provinsi dan antar Kabupaten serta antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat;
  4. Untuk mempermudah dalam mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
  5. Menjamin terwujudnya konsistensi, sinergi dan integrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
  6. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergisitas, koordinasi, sinkronisasi, dan inovasi oleh masing-masing pelaku pembangunan (Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha);
  7. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;
  8. Mewujudkan partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah secara proporsional dan profesional, baik melalui Pendekatan Politik, Teknokratik, Partisipatif, Atas-Bawah, dan Bawah-Atas serta pendekatan secara Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial;
  9. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
  10. Menyesuaikan dengan Perubahan dan Perbaikan Regulasi dan Aturan yang Terkait dengan Pemerintahan Daerah, Perencanaan, dan Penganggaran.

 

  • Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I        PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan RPJMD, dan sistematika penulisan. Dalam latar belakang dikemukakan secara ringkas tentang RPJMD, proses penyusunan RPJMD, kedudukan RPJMD dalam RPJPD, keterkaitan RPJMD dengan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah. Dalam dasar hukum penyusunan, memuat uraian ringkas dasar hukum penyusunan RPJMD baik berskala nasional maupun lokal. Dalam hubungan antar dokumen, memuat penjelasan yang terkait dengan keterhubungan dokumen RPJMD dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, RTRW Nasional, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota. Dalam maksud dan tujuan dijelaskan secara ringkas terkait dengan tujuan dan sasaran penyusunan dokumen RPJMD. Sedangkan dalam sistematika penulisan, diuraikan tata cara penyusunan RPJMD termasuk dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II       GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspk pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek geografi dan demografi memuat penjelasan tentang karakteristik lokasi dan wilayah serta demografi. Aspek kesejahteraan masyarakat memuat penjelasan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta fokus kesejahteraan sosial. Aspek pelayanan umum menjelaskan mengenai kondisi umum aspak pelayanan umum yang meliputi fokus layanan urusan wajib konkruen, fokus layanan urusan wajib tidak konkruen dan fokus urusan pilihan. Sedangkan aspek daya saing meliputi fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim investasi dan fokus sumber daya manusia.

BAB III     GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan gambaran hasil pengelolaan keuangan daerah yang meliputi kinerja keuangan daerah masa lalu (kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah), kebijakan pengelolaan keuangan daerah masa lalu (proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan), serta kerangka pendanaan (proyeksi pendapatan dan belanja serta perhitungan kerangka pendanaan)

BAB IV     PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH  

Bab ini menyaikan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Untuk permasalahan pembangunan, dilakukan identifikasi lingkungan internal dan identifikasi lingkungan eksternal. Sedangkan isu strategis disini diantaranya adalah isu strategis bidang ekonomi dan bidang sosial budaya.

BAB V       VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran Kabupaten Kubu Raya. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Visi, dimana merupakan penjabaran dari Visi dan disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi. Untuk Tujuan dan Sasaran mengacu pada Visi dan Misi, dimana tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, sedangkan sasaran adalah hal-hal yang akan dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan.

BAB VI      STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan, serta program pembangunan daerah disertai pagu indikatif. Strategi dibuat berdasarkan Visi dan Misi dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah, dimana dalam rangka optimalisasi penentuan strategi dilakukan analisa SWOT. Arah Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Sedangkan Program Pembangunan dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas, serta menggambarkan keterpaduan program priorotas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi.

BAB VII     KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target, Satuan Kerja Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. Dimana Program Perangkat Daerah adalah penuangan secara eksplisit yang menjadi tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah terhadap urusan pemerintah Kabupaten. Sedangkan pagu indikatif adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

BAB VIII   KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini memuat dan menjelaskan tentang penetapan Indikator Kinerja Daerah yang bertujuan memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi daerah yang ditetapkan menjadi IKU daerah. IKU tersebut dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian kinerja daerah.

BAB IX      PENUTUP

Bab ini memuat dan menjelaskan tentang kesimpulan umum RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 (sebagai pedoman dan arahan bersama Pemerintah Daerah, para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

 

 

2.1.         Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi merupakan salah satu aspek kondisi kewilayahan yang mutlak diperhatikan sebagai ruang dan subyek pembangunan. Dari uraian ini diharapkan dapat terpetakan potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Kubu Raya lima tahun ke depan.

 

  • Karakteristik Lokasi dan Wilayah
    • Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Kubu Raya terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 dengan luas wilayah defenitif ± 6.985,24 Km⊃2; atau 698.524 Ha yang terbagi dalam 9 (sembilan) wilayah kecamatan dengan jumlah 118 desa.

Posisi geografis Kabupaten Kubu Raya terletak di sisi Barat Daya  Provinsi Kalimantan Barat atau berada pada koordinat 0º13’40,83” sampai dengan 1º00’53,09” Lintang Selatan, serta 109º02’19,32” sampai dengan 109º58’32,16” Bujur Timur. Batas-batas administratif Kabupaten Kubu Raya:

Sebelah Utara        :   berbatasan dengan Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Landak

Sebelah Timur       :   berbatasan dengan Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang

Sebelah Selatan     :   berbatasan dengan Kabupaten Kayong Utara

Sebelah Barat        :   berbatasan dengan Selat Karimata

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.1  sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

Gambar 2.1.

Peta Administrasi Kabupaten Kubu Raya

 

 


Kabupaten Kubu Raya secara administratif terdiri dari 9 kecamatan dan 118 desa. Terdapat dua desa pemekaran yang sudah mendapatkan persetujuan DPRD, dan sedang menunggu Registrasi dari Kementerian Dalam Negeri, yaitu desa Padi Jaya Kecamatan Kuala Mandor B dan desa Parit Keladi Kecamatan Sungai Kakap. Deskripsi mengenai wilayah dan jumlah desa menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini :

 

Tabel 2.1.

Luas Wilayah dan Jumlah Desa Menurut Kecamatan

Kabupaten Kubu Raya

 

No

Kecamatan

Ibukota

Jumlah Desa

Luas

 (Km2)

%tase (%)

1

Batu Ampar

Padang Tikar

15

2.002,70

28,67

2

Terentang

Terentang

10

786,40

11,26

3

Kubu

Kubu

20

1.211,60

17,35

4

Teluk Pakedai

Teluk Pakedai

14

291,90

4,18

5

Sungai Kakap

Sungai Kakap

13

453,17

6,49

6

Rasau Jaya

Rasau Jaya

6

111,07

1,59

7

Sungai Raya

Arang Limbung

20

929,30

13,30

8

Sungai Ambawang

Ambawang Kuala

15

726,10

10,39

9

Kuala Mandor B

Kuala Mandor

5

473,00

6,77

Kabupaten Kubu Raya

118

6.985,24

100,00

Sumber  : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kubu Raya, 2018

                 BPS Kabupaten Kubu Raya, 2018

                

 

  • Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Kubu Raya secara perspektif geostrategis memiliki posisi yang sangat strategis. Dalam Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 – 2036, Pasal 8  disebutkan bahwa untuk wilayah Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Metropolitan Pontianak, meliputi 3 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Kakap dan Kecamatan Sungai Ambawang. Kawasan tersebut juga ditetapkan sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagai Kawasan Pusat Perdagangan dan Jasa Terpadu (Central Bussiness District atau CBD).

Selain wilayah daratan, Kabupaten Kubu Raya juga memiliki wilayah pesisir yang cukup luas. Karakteristik wilayah pesisir Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut :

  • Pantai pesisir Kabupaten Kubu Raya, di sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna, meliputi 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Kakap (12 Desa), Kecamatan Kubu (19 Desa), Kecamatan Teluk Pakedai (14 Desa) dan Kecamatan Batu Ampar (14 Desa) dengan panjang pantai 194 Km;
  • Perairan wilayah, sampai 4 (empat) mil atau 7.408 Km dari garis surut terendah dikali dengan panjang pantai 194 Km = 1.630 Km⊃2; (7.408 Km × 194 Km  = 1.630,68 Km⊃2;);
  • Perairan Selat dalam wilayah Kabupaten (Selat Padang Tikar, sebagian Selat Maya dan Perairan sekitar Tanjung Bunga) dengan kondisi perairan Estaurina, (pertemuan air asin dari Laut Natuna dengan air tawar dari   Sungai Kapuas dan Sungai Landak) dengan luas perairan Estaurina tersebut = 42.260 Ha;
  • Luas Hutan Lindung Bakau (HLB) di wilayah Kabupaten Kubu Raya seluas 63.362,20 Ha tersebar di 4 (empat) kecamatan; Pesisir, berlokasi di sebelah Utara Kecamatan Batu Ampar, sebelah utara sampai barat Kecamatan Kubu dan pada pantai Barat Kecamatan Teluk Pakedai dan Kecamatan Sungai Kakap.

Pulau-pulau kecil di Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan Berita Acara Verifikasi Penamaan Pulau di Provinsi Kalimantan Barat Tanggal 28 Juni 2008 oleh Direktotarat Jendral Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri RI, berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) buah Pulau-pulau Kecil.

 

Tabel 2.2.

Nama dan Posisi Pulau Tiap Kecamatan

di Kabupaten Kubu Raya

 

No

Kecamatan,

Nama Pulau

Koordinat

Lintang

Bujur

A

1

B

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

C

13

14

15

16

17

18

19

20

21

D

22

23

24

25

26

27

28

29

E

30

F

31

32

33

34

35

36

37

38

39

KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG

Hanyut

KECAMATAN BATU AMPAR

Gelanggang

Padang Tikar

Selatseh

Tenggara Mandi

Perling

Teluk Air I

Teluk Air II

Teluk Air III

Sejenuh Air Tawar

Pulau Buntung

Munggu’ Linang

KECAMATAN SUNGAI KAKAP

Kurnia

Nyamok

Keladi

Sepok Laut

Sepok Perupuk

Tanjung Saleh

Tempurung

Tai Minyak

Beting Tengah

KECAMATAN KUBU

Burung Besar

Burung Kecil

Dabong

Tiga

Muara Kubu

Bidara

Pakawal

Berembang

KECAMATAN TELUK PAKEDAI

Pelombak

KECAMATAN SUNGAI RAYA
Tanjung Sapi

Limbung

Buntut Limbung

Keranji

Teluk Bayur

Jambu

Separoh

Benuang

Sekancil

 

00.01.24

 

00.44.45

00.48.37

00.53.42

00.53.08

00.39.04

00.43.47

00.45.32

00.43.39

00.41.34

00.41.04

00.44.03

 

00.11.12

00.05.37

00.11.18

00.13.37

00.08.22

00.07.10

00.06.39

00.05.37

00.11.35

 

00.36.45

00.36.37

00.35.57

00.36.34

00.34.36

00.36.37

00.40.02

00.41.25

 

00.21.23

 

 

00.22.08

00.13.52

00.16.06

00.12.35

00.15.05

00.13.57

00.11.23

00.12.34

00.09.33

 

109.24.21

 

109.33.36

109.20.35

109.21.43

109.24.25

109.27.41

109.33.51

109.36.06

109.35.19

109.36.48

109.37.59

109.39.02

 

109.07.04

109.10.23

109.06.27

09.07.22

109.06.31

109.09.21

109.07.20

109.10.23

109.04.11

 

109.18.33

109.18.42

109.16.06

109.17.39

109.19.46

109.22.58

109.30.21

109.29.27

 

109.11.30

 

 

109.37.05

109.48.58

109.45.59

109.47.42

109..54.46

109.56.49

109.55.23

109.53.35

109.54.19

Sumber : Berita Acara Verifikasi Penamaan Pulau di Provinsi Kalimantan Barat, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum DEPDAGRI RI Tahun  2008

                  

Kabupaten Kubu Raya sangat identik dengan Mangrove dan gambut. Kawasan Magrove Kabupaten Kubu Raya adalah yang terluas di wilayah Kalimantan Barat. Namun dari tahun ke tahun jumlah kawasan mangrove tersebut terus mengalami penurunan. Data tahun 2016 menunjukkan tutupan Hutan Mangrove di Kalimantan Barat seluas 153.592 Ha, dan 74,9 % diantaranya atau seluas 115.142 Ha berada di Kabupaten Kubu Raya (Data Sampan, 2016). Data Mangrove di Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat di grafik di bawah ini :

 

Grafik 2.1.

Hutan Mangrove di Kalimantan Barat

 

Hasil analisis SAMPAN Kalimantan (2016) menunjukkan bahwa tutupan Hutan Mangrove di Kalimantan Barat seluas 153.592 ha. Kubu Raya dengan luas terbesar 115.142 hektar atau 74,9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Sampan Kalimantan, 2018

 

Terdapat 67 (enam puluh tujuh) species mangrove di Kabupaten Kubu Raya, tediri dari 33 species mangrove sejati (true mangrove) dan 34 species mangrove ikutan (associate mangrove). Dari 67 species tersebut terdapat 1 species mangrove langka dan terancam punah yaitu Tumuk Putih/Berus Mata Buaya (Bruguiera Hainesii). Species ini hanya tertinggal 200 pohon induk (80 di Singapura dan 120 di Papua Nuigini). Di Kabupaten Kubu Raya dari hasil penelitian yang dilakukan oleh salah satu NGO yaitu SAMPAN, spesies Berus Mata Buaya (Bruguiera hainesii) atau istilah lokal masyarakat di Kabupaten Kubu Raya disebut Tumuk Putih hanya terdapat 7 batang pohon saja yang terdapat di Hutan desa Tanjung Harapan dengan status Critically Endangered (CN) (SAMPAN, 2018).

Mengingat pentingnya fungsi kawasan mangrove tersebut, Kabupaten Kubu Raya telah menetapkan kawasan mangrove sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dalam Perda RTRW Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036. Kawasan tersebut meliputi kawasan perlindungan bakau (mangrove) di Kecamatan Batu Ampar, Kubu, dan Teluk Pakedai.

Gambut di Kabupaten Kubu Raya juga memegang peranan penting. Gambut menyimpan sepertiga cadangan karbon dunia, dan Indonesia adalah negara ke 4 terbesar yang miliki lahan gambut di dunia (Wetland International, 2008). Menurut Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian dan Balai Penelitian Tanah, Departemen Pertanian Republik Indonesia, di Tahun 2011 tercatat luas lahan gambut di Indonesia ± 14,9 Juta Ha. Pulau Sumatera memiliki ± 6,4 Juta Ha (43%), Pulau Kalimantan ± 4,8 Juta Ha (32%) dan Papua memiliki ± 3,7 Juta Ha (25%).

Di Kalimantan Barat terdapat ± 1,68 Juta Ha lahan gambut. Dan dari ± 1,68 Ha Juta lahan gambut tersebut, 119.634 Ha ditetapkan sebagai target restorasi gambut. 80�ri target restorasi tersebut berada di wilayah Kabupaten Kubu Raya. Gambut tersebut terbagi dalam 11 Wilayah Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), yaitu :

  1. KHG Batu Ampar-1;
  2. KHG Batu Ampar-2;
  3. KHG Kuala Mandor;
  4. KHG Kubu;
  5. KHG Kubu-Terentang;
  6. KHG Sungai Ambawang;
  7. KHG Sungai Ambawang-Sungai Raya;
  8. KHG Sungai Kakap-Rasau Jaya;
  9. KHG Sungai Kapuas-Sungai Terentang;
  10. KHG Teluk Pakedai; dan
  11. KHG Terentang-Batu Ampar.

Kesebelas KHG tersebut telah ditetapkan sebagai kawasan lindung dan terdapat dalam Perda RTRW Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036.

                                                                                                       

  • Topografi

Topografi Kabupaten Kubu Raya terdiri dari dataran rendah, sebagian besar datar, bergelombang dan sebagian kecil berbukit/bergunung dengan kemiringan 0% - > 60%. Rata-rata bentang alam Kabupaten Kubu Raya relatif datar dan rawa-rawa dengan ketinggian < 10>10 m dan dengan kemiringan berkisar antara 2 - >60 m.

 

  • Geologi

Kabupaten Kubu Raya berdasarkan peta geologis sebagian besar terdiri dari endapan aluvial, pasang surut, danau, rawa dan undak dengan formasi aluvium dan endapan rawa (Qa) yang merupakan formasi paling muda. Formasi ini terdiri dari kerikil, pasir, lanau, lumpur dan gambut. Endapan ini menutupi dataran aluvial dan pasang surut di bagian barat, lembah sungai kapuas dan lembah-lembah sungai besar lainnya yang mengalir ke terain perbukitan yang terpotong-potong dan ke dalam dataran aluvial.

Bagian barat dan selatan terdiri dari endapan-endapan laut dan sungai baru berumur paling muda dan menempati seluruh zona pertanian bagian barat Kabupaten Kubu Raya. Zona pantai terdiri dari cekungan liat yang tertutup oleh rawa-rawa gambut dan dilintasi danau-danau dangkal dan rawa yang terkena banjir secara periodik yang berada di antara teras-teras tertutup gambut.

Jenis tanah yang ditemui di wilayah Kabupaten Kubu Raya yaitu jenis tanah aluvial, gleisol, organosol dan regosol. 

  1. Aluvial, jenis tanah Aluvial disebut juga sebagai tubuh tanah endapan, berumur masih muda, belum mengalami perkembangan, berasal dari bahan induk aluvium. Penyebarannya di daerah dataran aluvial sungai (hasil dari lumpur yang mengendap), dataran aluvial pantai, dan daerah cekungan (depresi).
  2. Gleisol, tanah yang selalu jenuh air sehingga berwarna kelabu atau menunjukkan sifat-sifat hidromorfik lain.
  3. Organosol Gley Humus atau Tanah Gambut atau Tanah Organik, jenis tanah ini berasal dari bahan induk organik seperti dari hutan rawa atau rerumput rawa, dengan ciri dan sifat ketebalan lebih dari 0,5 meter, warna coklat hingga kehitaman, tekstur debu lempung, tidak berstruktur, konsistensi tidak lekat hingga agak lekat, kandungan organik lebih dari 30% untuk tanah tekstur lempung dan lebih dari 20% untuk tanah tekstur pasir, umumnya bersifat sangat asam (pH 4.0), kandungan unsur hara rendah.
  4. Regosol, tanah bertekstur kasar dengan kadar pasir lebih dari 60%, hanya mempunyai horison penciri ochrik, histik atau sulfurik.

Peta Geologi Kabupaten Kubu Raya sebagimana pada Gambar 2.2 sebagai berikut :

 

 

Gambar 2.2.

Peta Geologi Kabupaten Kubu Raya

 


  • Hidrologi

Wilayah Kabupaten Kubu Raya terletak pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas yang merupakan wilayah sungai strategis nasional karena melintasi beberapa kabupaten bahkan beberapa provinsi. Adapun wilayah sungai di Kabupaten Kubu Raya, meliputi :

  1. Sungai besar terdapat di Sungai Kapuas, Sungai Kapuas Kecil, Sungai Punggur Besar, dan Sungai Landak; dan
  2. Sungai kecil terdapat di Sungai Ambawang, Sungai Mandor, Sungai Sepatah, Sungai Jeruju Besar, Sungai Punggur Kecil, Sungai Rasau, Sungai Bulan, Sungai Sepauk Laut, Sungai Seruat, Sungai Terentang, Sungai Kelabau, Sungai Keluang, Sungai Mendawak, Sungai Kubu, Sungai Radak, Sungai Bara Besar, Sungai Bengkalan, Sungai Sepada, Sungai Sopar, Sungai Krawang, Sungai Durian Sebatang, Sungai Besar, Sungai Mesjid, Sungai Sekapau, Sungai Sekh, Sungai Baharu, Sungai Raja Setelu, Sungai Bumbun, Sungai Ayam, Sungai Padu Empat dan Sungai Nibung.

Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Kubu Raya dapat disajikan pada Gambar 2.3 sebagai berikut :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

Gambar 2.3.

Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Kubu Raya

 

 

 


Sedangkan Daerah Rawa terdiri dari :

  1. Daerah Rawa (DR) Nasional, terdiri atas 27 DR, yaitu : Kapuas Kecil I, DR. Kapuas Kecil II, DR. Kapuas Kecil III, DR. Jawi – Kalimas – Betutu, DR. Punggur – Selat Kering, DR. Rasau Jaya I, II, III, IV (Bintang Mas), DR. Sungai Bulan, DR. Sungai Asam – Bengkarek, DR. Tebang Kacang, DR. Pinang Komplek, DR. Jangkang I + II, DR. Air Putih, DR. Kubu Komplek (Kelang, Teluk Nangka, Sungai Terus), DR. Sungai Terus, DR. Olak Olak Kubu, DR. Dabung – Dabung SP II, DR. Sungai Selamat – Seruat, DR. Kerawang Komplek, DR. Teluk Nibung, DR. Nipah Panjang, DR. Mendawak Linda, DR. Sungai Nipah, DR. Teluk Pakedai, DR. Radak I + II, DR. Terentang, DR. Terentang Hulu;
  2. Daerah Rawa Provinsi, terdiri atas 3 DR, yaitu : DR. Ambangah, DR. Kuala Karang, dan DR. Sungai Selamat;
  3. Daerah Rawa Kabupaten, terdiri dari 68 DR, yaitu : Sepuk Keladi, DR. Sepuk Perupok, DR. Sepuk Laut, DR. Tanjung Saleh, DR. Pulau Nyamuk, DR. Tanjung Wangi, DR. Pematang Tujuh, DR. Sangkar Dunia, DR. Teluk Bakung, DR. Kuala Dua, DR. Kapur, DR. Mekar Baru, DR. Dusun Obyek Sungai Durian, DR. Teluk Kapuas, DR. Pulau Limbung, DR. Gunung Tamang, DR. Pelita Jaya, DR. Bemban, DR. Ambawang, DR. Kampung Baru, DR. Mengkalang, DR. Teluk Nibung, DR. Nipah Panjang, DR. Suka Maju, DR. Padang Tikar I, DR. Padang Tikar II, DR. Padang Tikar, DR. Sungai Jawi, DR. Ambarawa, DR. Tasik Malaya, DR. Tanjung Harapan, DR. Sungai Deras, DR. Arus Deras, DR. Selat Remis, DR. Teluk Gelam, DR. Tanjung Bunga, DR. Sungai Nibung, DR. Karya Jaya, DR. Betuah, DR. Teluk Empening, DR. Teluk Bayur, DR. Permata, DR. Terentang Hilir, DR. Sungai Ambawang Kuala, DR. Durian, DR. Jawa Tengah, DR. Simpang Kanan, DR. Puguk, DR. Pasak Piang, DR. Pasak, DR. Loncek, DR. Tamang, DR. Korek, DR. Lingga, DR. Pancaroba Sungai, DR. Pancaroba, DR. Lais, DR. Tapah, DR. Teluk Lerang, DR. Biong, DR. Lintang Batang, DR. Jalo, DR. Benuah, DR. Kuala Mandor A, DR. Kuala Mandor B, DR. Sungai Enau, DR. Kubu Padi, DR. Retok;
  4. Daerah Irigasi Kabupaten, meliputi Daerah Irigasi Baharu Ambawang, Daerah Irigasi Bemban Timur, Daerah Irigasi Bemban Barat, Daerah Irigasi Ence Manan, Daerah Irigasi Nuri, Daerah Irigasi Padu Ampat dan Daerah Irigasi Samak di wilayah Kecamatan Kubu dengan keseluruhan seluas 944 Ha dan setelah perubahan menjadi 3.360 Ha.

Peta Daerah Irigasi/Rawa Kabupaten Kubu Raya sebagaimana pada Gambar 2.4 sebagai berikut :

 

 

Gambar 2.4.

Peta Daerah Irigasi/Rawa Lampiran I Kabupaten Kubu Raya

 


Gambar 2.5.

Peta Daerah Irigasi/Rawa Lampiran II Kabupaten Kubu Raya


  • Klimatologi

Kabupaten Kubu Raya Sebagai daerah tropis yang dilalui garis khatulistiwa, memiliki suhu dan kelembaban udara yang relatif tinggi sehingga memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Pada tahun 2017 rata-rata curah hujan di Kabupaten Kubu Raya adalah 242 mm. Jumlah curah hujan berdasarkan catatan BMG Supadio pada tahun 2017 adalah 165 hari. Temperatur udara rata-rata di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2017 yang tercatat pada Stasiun Meteorologi Supadio 270C.

 

  • Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Kubu Raya meliputi Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam Perda RTRW Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut :

  1. Kawasan peruntukan hutan produksi.
  2. Kawasan peruntukan hutan rakyat.
  3. Kawasan peruntukan pertanian.
  4. Kawasan peruntukan perkebunan.
  5. Kawasan Peruntukan perikanan.
  6. Kawasan peruntukan pertambangan.
  7. Kawasan peruntukan permukiman.
  8. Kawasan peruntukan industri.
  9. Kawasan peruntukan pariwisata, dan
  10. Kawasan peruntukan lainnya.

Perubahan terhadap penggunaan lahan di Kabupaten Kubu Raya, relatif cukup besar. Sebagian besar perubahan penggunaan lahan/alih fungsi lahan didorong oleh aktivitas pembangunan permukiman dan sebagai akibat kegiatan pertanian/perkebunan skala besar. Secara umum, penggunaan lahan di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2017 masih didominasi oleh lahan pertanian sebesar 90,3%.

Tabel 2.3.

Penggunaan Lahan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015-2017

 

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

 

 

Sistem perencanaan pembangunan memiliki tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan. Agar visi, misi dan program yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat tercapai atau realisasi maka memerlukan adanya dukungan penganggaran yang relevan, konsistensi dan signifikan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat&

Komentar
Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun). Komentar akan ditampilkan setelah disetujui oleh Admin
CAPTCHA Image
APBD 2021

Data belum diinput

APBD 2020

Data belum diinput

Realisasi APBD 2020

Data belum diinput